Ada Warga Tak Diberi Tanda Tangan Urus KIS karena Dukung Prof Andalan, Ini Penjelasan Pemkab Gowa

Seorang warga Rukun Keluarga (RK) 2, Dusun Pangajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Gowa, Muhammad Syafril tiba-tiba menjadi perhatian.

Pasalnya yang bersangkutan melapor ke Lembaga Perlindungan Hak-Hak Sipil (LPHS) Makassar, karena tidak bisa mendapatkan tada tangan untuk mengurus kartu Indonesia sehat (KIS) di kampungnya.

Ketua LPHS Makassar Djaya Jumain menjelaskan jika yang bersangkutan tidak diberikan tanda tangan oleh pihak oleh ketua RK setempat.

“Kami menerima laporan jika ada warga di intimidasi oleh aparat pemerintah desa dengan tidak memberikan tanda tangan prosedur pengurusan kartu indonesia sehat (KIS). Karena alasan ini Syafril mendukung Pasangan calon Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sualiman,” ujarnya dalam rilis Minggu (4/2/2017).

Djaya pun mengatakan jika masyarakat yang mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Gowa harus dilayani karena KIS adalah kebutuhan masyarakat.

“Tidak ada hubungannya dengan politik apalagi terkait dengan pilkada Sulsel. Apa yang dialami Syafril, adalah perampasan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya lagi.

Dia pun menegaskan tidak ada alasan pemerintah tidak memberikan jalan masyarakat mengurus proses untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Saya secara kelembagaan meminta Bupati Gowa untuk menegur aparatnya mulai dari tingkat Rukun tetangga agar melayani masyarakat tanpa melakukan intimidasi terkait dengan pilkada sulsel serahkan kemasyarakat menentukan pilihannya,” tambahnya.

Pihak Pemerintah Kabupaten Gowa yang dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Kerjasama Setkab Gowa, Abdullah Sirajuddin membantah hal itu.

“Tidak ada itu. Karena tidak ada hubungannya dengan politik,” katanya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Namun setelah Abdullah mengkonfirmasi ke pemerintah desa setempat, diketahui alasannya jika Muhammad Syafril bermohon surat keterangan miskin untuk mendapatkan BPJS Subsidi (integrasi).

“Keterangan sementara dari kepala Dusun panngajiang, bahwa dia bermohon keterangan miskin untuk mendapatkan BPJS subsidi, sementara yang bersangkutan (Muh Syafril) tidak kategori miskin, orang mampu ji,” jelasnya.

Sumber: Tribun Timur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *