Pemkab Gowa Masih Butuh 4.545 Peserta Integrasi BPJS


Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai oleh APBD Gowa atau yang masuk kepesertaan integrasi BPJS hingga kini masih membutuhkan sekitar 4.545 peserta dari kuota integrasi yang disiapkan Pemkab Gowa sebanyak 129.000 jiwa.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial Gowa terkait jumlah peserta KIS APBD sudah tercatat 124.455 jiwa yang terdaftar. “Jadi jika kita melihat kuota sebesar 129.000 dengan jumlah data peserta yang ada sekarang sebanyak 124.455 jiwa, maka kita masih butuh 4.545 jiwa lagi yang akan ditanggung oleh Pemkab Gowa,” kata Syamsuddin Bidol kepada media di kantin Pemkab Gowa, Rabu (3/1) siang.

Dikatakannya, untuk mencapai kuota 129.000 jiwa tersebut, maka pihaknya masih melakukan rekrut data warga miskin yang berdasarkan usulan para camat.

” Warga miskin yang belum terdata dalam data base maka harus melapor ke camat di tempat tinggalnya dan camat yang akan mengusulkan ke Dinsos. Namun data usulan ini sebelum diserahkan ke Dinsos, para camat harus rapat bersama dulu melalui musyawarah desa dan harus libatkan semua unsur seperti kepala dusun, kepala lingkungan, BPD, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur berkompeten lainnya. Disaat musyawarah mereka bikin berita acara dan menyepakati warga miskin di daerah itu. Inilah dasarnya Dinsos untuk merekomendasikan warga miskin tersebut masuk integrasi BPJS melalui persetujuan bupati,” tandas kadis.

Dikatakan kadis, penetapan warga miskin.ini berdasarkan UU No 13 tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin. “Aturan inilah yang menjadi dasar bagi kita (Dinsos) untuk merekrut warga miskin untuk ditanggulangi kebutuhannya,” tambahnya.

Perlu juga diingat, kata Syamsuddin lagi, data yang diterima dari camat tidak serta merta dibakukan menjadi peserta integrasi tapi haris diverifikasi kembali.

“Data yang kami terima dari camat, kita verifikasi kembali dengan turun langsung ke desa atau kelurahan bersangkutan. Jadi pola verifikasinya sama dengan pendataan KIS APBN yakni by name by address. Kita verifikasi itu adalah apakah
orangnya masih ada, sudah meninggal atau pindah atau dia pemegang KIS APBN atau KIS APBD,” jelas Syamsuddin. 

Sumber: Berita Kota